ANDALASTERKINI.COM - “Kita kaya. Sejak kecil kita tahu Riau negeri kaya", kalimat Abdullah, Anggota DPRD Provinsi Riau yang juga Ketua Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah, siang itu terdengar sederhana. Tidak dibungkus istilah akademis yang rumit. Tetapi justru karena kesederhanaannya, kalimat itu terasa menancap cukup dalam di kepala banyak orang yang hadir dalam Diskusi Publik WA Group Suara Riau bertajuk “Kemandirian Fiskal Riau dan Urgensi Percepatan Pendapatan Daerah: Di Mana Letak Persoalannya?” yang digelar Kamis, 7 Mei 2026, di Kopi Radjo Se Nusantara.
Dan memang begitulah Riau selama ini dipahami.
Daerah yang kaya minyak, kaya sawit, kaya hasil bumi. Negeri yang sejak lama menjadi salah satu penopang energi nasional. Produksi minyak Riau bahkan masih berada di kisaran 170 ribu barel per hari, angka yang cukup besar menopang kebutuhan energi Sumatera. Namun di balik angka-angka besar itu, selalu ada pertanyaan yang diam-diam ikut hadir dalam setiap diskusi tentang daerah ini:
Kalau memang kaya, mengapa Riau terus merasa kekurangan?
Pertanyaan itu mengalir di antara kopi panas dan tawa kecil yang sesekali pecah di tengah diskusi. Tidak ada suasana formal. Tidak ada sekat berlebihan. Justru karena cair itulah, banyak hal yang biasanya hanya dibisikkan di belakang layar akhirnya keluar perlahan ke permukaan.
Kasprul yang mewakili Kepala Bapenda Provinsi Riau menjadi salah satu yang membuka arah pembicaraan. Nada bicaranya tenang, tetapi pesannya jelas. Ia meminta semua pihak ikut membantu perjuangan soal pendapatan daerah. Menurutnya, persoalan fiskal Riau tidak bisa lagi diperjuangkan sendiri-sendiri.
Ia berharap WA Group Suara Riau dapat menjadi ruang yang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari OPD, DPRD Provinsi, DPR RI hingga DPD RI agar memiliki satu suara dalam memperjuangkan kepentingan Riau di pusat.
Pesannya sederhana: Riau harus mulai bicara dengan satu suara.
Dan mungkin memang itu yang selama ini terasa hilang. Terlalu banyak kepentingan berjalan sendiri-sendiri, sementara pusat selalu lebih kuat ketika daerah sibuk terpecah.
Risyana atau yang akrab disapa Bu Yana dari Direktorat Dana Perimbangan Kementerian Keuangan kemudian masuk dengan pendekatan yang lebih teknokratis. Ia mengingatkan bahwa perjuangan daerah tidak boleh hanya dibangun dengan emosi. Harus ada data. Harus ada ukuran yang jelas tentang bagaimana sebenarnya kondisi kemandirian fiskal Riau.
Menurutnya, banyak daerah berteriak soal ketidakadilan fiskal, tetapi lemah dalam penguatan data. Padahal benturan terbesar di pusat justru sering terjadi pada persoalan data dan validitas angka. Ia juga menyinggung bahwa banyak daerah yang sebenarnya masih abai dalam mengurus berbagai insentif daerah yang tersedia.
Namun justru di titik itulah ironi terasa muncul.
Karena soal data, Riau sering seperti daerah yang hidup di tengah kekayaan tetapi belum benar-benar mengenali dirinya sendiri.
Barang keluar semua tahu. Produksi besar semua paham. Truk lalu-lalang setiap hari. Kapal bergerak tanpa henti. Tetapi ketika ditanya angka detail dan distribusinya, sering kali jawabannya kabur. Seolah kekayaan itu terlihat nyata secara kasat mata, tetapi menghilang ketika masuk ke meja administrasi.
Sore itu kata “data” berkali-kali muncul seperti hantu yang terus mengelilingi ruangan.
Perwakilan Pertamina Patra Niaga, Wilson, mencoba menjelaskan posisi mereka. Menurutnya, Pertamina hanya menyediakan dan mendistribusikan BBM. Soal kuota, itu merupakan kewenangan BPH Migas sebagai regulator hilir migas nasional.
Ia menjelaskan bahwa kuota solar untuk Riau berada di angka sekitar 1.052 KL, sementara pertalite sekitar 889 KL. Bahkan realisasi tahun berjalan disebut sudah melampaui target.
Namun penjelasan teknis itu ternyata belum cukup meredakan kegelisahan yang terasa di ruangan.
Karena persoalannya bukan sekadar distribusi.
Yang mengganggu pikiran banyak orang justru pertanyaan yang lebih besar: mengapa daerah penghasil energi masih sering merasa kekurangan energi?
Diskusi semakin hidup ketika Dr. Eka Armas Pailis, ekonom muda Riau sekaligus dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, mulai bicara. Ia langsung menyentuh persoalan yang paling sensitive.
Menurutnya, tahun 2026 akan menjadi masa yang berat bagi Riau. Pemotongan Transfer Keuangan Daerah membuat ruang fiskal semakin sempit. Daerah, katanya, harus mulai bersiap “mengencangkan ikat pinggang”.
Nada bicaranya terdengar santai, tetapi isi pesannya cukup keras.
Ia menyebut pemerintah pusat sering tidak adil terhadap daerah penghasil. Dulu data lifting migas tidak jelas, sekarang ketika lifting turun, daerah pula yang harus menerima dampaknya.
Yang menarik, Eka tidak hanya bicara angka. Ia juga menyentuh soal paradoks ekonomi Riau. Daerah tumbuh tinggi, tetapi ekonominya melambat. Beberapa kabupaten menjadi contoh bagaimana wilayah kaya sumber daya justru mengalami perlambatan ekonomi di tengah angka pertumbuhan yang terlihat bagus di atas kertas.
Paradox ekonomi regional. Istilah itu terasa tepat menggambarkan Riau hari ini. Kaya secara statistik, tetapi rapuh secara fiskal.
Di tengah pembahasannya, Eka perlahan terasa seperti menyenggol Abdullah. Tidak frontal, tetapi cukup terasa. Bukan tikaman keras, lebih seperti umpan lambung yang sengaja dilempar perlahan. Bahwa perjuangan soal Riau tidak mungkin hanya dilakukan seorang Abdullah atau pegawai pemerintah semata.
Harus ada keberanian bersama.
Harus ada kekuatan kolektif antara pemerintah daerah, DPRD, DPR RI, DPD RI, akademisi, hingga masyarakat sipil untuk memperjuangkan hak daerah.
Dan umpan itu berhasil.
Abdullah yang sejak awal terlihat relatif tenang mulai lebih berapi-api. Nada bicaranya naik turun. Terasa emosional, seperti menahan sesuatu yang sudah lama mengendap.
Keresahannya terasa nyata. Tentang mengapa daerah yang kaya migas masih harus mengantri. Tentang mengapa daerah yang kaya sumber daya masih bergulat dengan kemiskinan dan ruang fiskal yang sempit.
Abdi, mantan Kadis ESDM Riau yang hadir sebagai peserta diskusi, kemudian membawa diskusi masuk ke lorong sejarah migas Riau. Ia mengingat bagaimana revisi kebijakan pusat dahulu membuat PLTU Tenayan bisa diperjuangkan. Ia juga menyinggung soal perebutan West Kampar dan bagaimana BUMD migas daerah pernah mencoba mengambil posisi strategis dalam pengelolaan blok migas.
Cerita itu menjadi pengingat bahwa perebutan sumber daya di Riau sebenarnya sudah berlangsung sangat lama. Hanya pemain dan panggungnya saja yang berubah.
Alex Kurniawan kemudian menyampaikan dukungan terhadap pansus dan upaya optimalisasi PAD yang sedang diperjuangkan DPRD Riau. Tetapi sekali lagi, ia kembali mengingatkan pentingnya data.
“Tanpa data, perjuangan akan kehilangan pijakan,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Ikhwanul Ikhsan. Ia mendukung langkah Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah, namun juga menyoroti pentingnya keberanian membuka persoalan data secara terbuka kepada publik.
“Baru WA Group Suara Riau yang berani membuat forum terbuka seperti ini,” ujarnya dengan nada bersemangat.
Di sela pembahasan serius, suasana cair tetap terjaga. Ada candaan tentang ASN yang mulai “keluar sarang”. Ada yang menduga keresahan itu muncul akibat pemotongan TKD yang berpotensi berdampak pada TPP.
Candaan kecil itu disambut tawa. Tetapi semua orang tahu, di balik tawa itu ada kegelisahan yang nyata.
Forum terasa hidup karena semua orang bicara tanpa terlalu menjaga jarak. Tidak kaku. Tidak dibuat-buat.
Dan mungkin justru itu yang membuat diskusi sore itu terasa penting.
Karena yang hadir bukan sekadar berbicara tentang APBD atau angka fiskal. Yang terasa justru kegelisahan tentang arah masa depan Riau. Tentang daerah yang terlalu lama hidup dari ekonomi ekstraktif, tetapi belum benar-benar selesai membangun fondasi ekonominya sendiri.
Tentang PAD yang terus didorong besar-besaran, tetapi kadang justru terasa seperti memajak rakyat sendiri.
Tentang daerah yang kaya sumber daya, tetapi ruang fiskalnya makin sempit.
Tentang pusat yang dianggap tidak adil, tetapi daerah juga sadar masih banyak rumah yang harus dibenahi sendiri.
Di penghujung diskusi, Abdullah akhirnya merumuskan persoalan Riau ke dalam dua titik utama: kebocoran PAD dan Dana Bagi Hasil yang tidak adil.
Ia mengakui bahwa perjuangan terbesar justru mencari data yang valid. Di satu sisi data memang lemah. Di sisi lain, ada data yang memang tidak sepenuhnya terbuka.
Tetapi ia juga mengingatkan bahwa Riau tidak boleh hanya sibuk menyalahkan pusat tanpa membenahi dirinya sendiri.
“Kita benahi PAD dulu, baru kita minta DBH.”
Kalimat itu terdengar sederhana. Tetapi mungkin itulah inti dari seluruh diskusi sore itu.
Bahwa perjuangan daerah tidak cukup hanya dengan kemarahan. Harus ada pembenahan. Harus ada keberanian melihat kelemahan sendiri.
Namun Abdullah juga memberi pesan yang terasa cukup kuat.
“Kita bisa minta baik-baik, atau minta dengan keras. Kita tidak memilih pilihan kedua.”
Kalimat itu membuat ruangan sempat hening sesaat. Bukan karena ancaman. Tetapi karena semua orang paham, ada kekecewaan panjang yang sebenarnya sedang coba ditahan.
Diskusi yang dipandu Rayan Pribadi, SH berlangsung hidup dan hangat. Ketua pelaksana Firdaus dalam sambutannya menyampaikan bahwa diskusi yang awalnya lahir dari perdebatan di WA Group Suara Riau sengaja diteruskan secara tatap muka, karena persoalan Riau adalah persoalan bersama.
Pahrijal sebagai admin group pada pembukaan diskusi juga menegaskan bahwa Suara Riau memang dibangun sebagai ruang diskusi terbuka.
“Boleh panas di grup, boleh keras berdebat, tetapi tetap bisa duduk dan ngopi bersama,” ujarnya.
Sementara Ricky Rahmadia sebagai admin group yang menutup diskusi menyampaikan bahwa ruang-ruang literasi dan diskusi harus dibuka seluas-luasnya.
“Kekurangan kita hari ini adalah data dan fakta. Soal Riau adalah soal kita semua. Suara Riau adalah ruang menyuarakan banyak suara. Boleh berdebat panas, tetapi duduk tetap bisa bersama,” tutupnya.
Perubahan sering lahir bukan dari ruangan mewah, bukan dari seminar besar dengan lampu terang dan spanduk Panjang melainkan dari kedai kopi. Dari obrolan yang awalnya terdengar biasa. Dari suara-suara kecil yang perlahan mulai disusun menjadi suara bersama untuk Riau. (Rls)
#Diskusi Publik #WAG #Suara Riau #Kebijakan Fiskal Daerah
