Pekanbaru — Polemik pembukaan kembali New Paragon terus menuai kritik. Pemerhati sosial kemasyarakatan Pekanbaru, Ahyar Comel, melontarkan sorotan tajam terhadap langkah Pemerintah Kota Pekanbaru yang dinilai tidak konsisten dan minim transparansi dalam mengambil kebijakan.
Menurut Ahyar, keputusan membuka kembali operasional New Paragon setelah sebelumnya disegel justru memperlihatkan lemahnya komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan. Ia menilai, perubahan sikap yang terlalu cepat tanpa penjelasan komprehensif hanya akan memperkuat persepsi publik bahwa kebijakan bisa berubah-ubah tanpa dasar yang kuat.
“Jika sejak awal pelanggaran disebut serius hingga harus disegel, lalu tiba-tiba dianggap cukup administratif, publik berhak curiga. Ini bukan sekadar soal izin, tapi soal integritas kebijakan,” tegasnya.
Ahyar juga menyoroti absennya keterbukaan informasi kepada masyarakat. Ia menilai, hingga kini pemerintah belum mampu menjelaskan secara rinci jenis pelanggaran yang terjadi, proses evaluasi yang dilakukan, serta dasar hukum yang digunakan untuk mengizinkan kembali operasional tempat tersebut.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa dalam konteks tata kelola pemerintahan, transparansi bukanlah pilihan, melainkan kewajiban. Ketika ruang informasi tertutup, maka spekulasi akan tumbuh liar dan berpotensi merusak kepercayaan publik.
“Yang paling berbahaya adalah hilangnya trust. Sekali publik merasa ada yang ditutup-tutupi, maka seluruh kebijakan pemerintah akan dipandang dengan kacamata curiga,” ujarnya.
Tak hanya itu, Ahyar turut menyinggung isu relasi antara pengambil kebijakan dan pihak yang memiliki kepentingan dalam operasional New Paragon. Nama Agung Nugroho dan Dodi Gusti yang beredar di ruang publik, menurutnya, harus dijawab secara terbuka untuk menghindari dugaan konflik kepentingan.
Ia menegaskan, meski belum ada bukti hukum yang mengarah pada konflik kepentingan, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan tidak ada bias dalam setiap keputusan yang diambil.
“Dalam situasi seperti ini, diam bukan solusi. Pemerintah harus bicara dengan data, bukan narasi. Jika tidak, publik akan menilai ada sesuatu yang disembunyikan,” katanya.
Ahyar menutup dengan peringatan keras bahwa persoalan ini bisa menjadi preseden buruk bagi penegakan aturan di Pekanbaru. Jika satu kebijakan bisa berubah tanpa penjelasan yang jelas, maka bukan tidak mungkin hal serupa akan terjadi di kasus lain.
“Ini bukan lagi soal New Paragon. Ini soal apakah aturan di kota ini benar-benar ditegakkan atau hanya fleksibel tergantung kepentingan,” pungkasnya.
---
Catatan Redaksi:
Hingga berita ini diterbitkan, AndalasTerkini masih berupaya memperoleh konfirmasi resmi dari pihak Pemerintah Kota Pekanbaru dan pihak terkait lainnya guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang.
---
Penulis:
Wartawan AndalasTerkini
---
Tagar:
#AndalasTerkini #Pekanbaru #NewParagon #AhyarComel
#AgungNugroho #DodiGusti #TransparansiPublik #KritikPublik
#GoodGovernance #RiauTerkini
#Agung Nugroho
