BANGKINANG — Polemik pengadaan mobil dinas Pemkab Kampar akhirnya membuka borok lama yang selama ini ditutup rapat. Deretan data resmi Laporan Detail Paket per Satker 2024–2025 memperlihatkan betapa serampangnya perencanaan anggaran kendaraan dinas pada era Penjabat (Pj) Bupati Hambali. Bahkan, temuan itu menunjukkan bahwa narasi yang selama ini digoreng ke publik justru berbalik memukul pihak yang mencoba cuci tangan.
Belanja kendaraan dinas memang fantastis. Mulai Toyota Rush, Hilux, Avanza, Innova Reborn, Pajero Sport, Fortuner hingga Hyundai AWD semua muncul dalam daftar pembelian OPD. Namun dari semua yang disorot, cerita paling mencolok justru datang dari ruang perencanaan pucuk pimpinan Pemkab pada masa Hambali.
Land Cruiser untuk Bupati? Perencanaan Spektakuler yang Nyaris Menabrak Aturan
Pada tahun 2024, Hambali merancang pembelian Toyota Land Cruiser untuk mobil dinas Bupati 2025. Nilai: lebih dari Rp2,6 miliar. Masalahnya? Mobil itu jelas-jelas melanggar Permendagri yang membatasi kapasitas mesin mobil dinas bupati maksimal 2.500 cc. Land Cruiser jauh di atas batas tersebut.
Bukan sekadar salah perhitungan ini adalah blunder monumental dalam perencanaan anggaran sebuah jabatan publik.
Rencana itu akhirnya dihentikan. Pemerintah definitif Kampar kemudian melakukan evaluasi dan menggantinya dengan Toyota Vellfire yang sesuai aturan. Nilai Rp1,8 miliar, menghasilkan efisiensi hampir Rp900 juta. Langkah ini sekaligus mempermalukan perencanaan era Hambali yang terbukti tidak memenuhi regulasi dasar.
Jejak Lain Warisan Hambali
Tak hanya mobil Bupati. Pada 2024, Hambali juga menganggarkan Pajero Sport Dakar Ultimate Rp738 juta untuk kendaraan dinas Sekda. Ironisnya, informasi beredar bahwa mobil itu sudah dipakai tanpa pelat merah, memunculkan pertanyaan besar soal kepatuhan prosedur.
Sementara itu OPD lain mencatat pembelian:
Pajero Sport Rp738 juta oleh DLH
Hyundai AWD Rp1,175 miliar oleh Sekretariat DPRD
VHV CVT Rp548,3 juta oleh Disdikpora
Hilux Rp525 juta oleh Bapenda
Innova Reborn Rp432,7 juta oleh Bappeda
belum termasuk deretan kendaraan yang diborong Bagian Umum Setda.
Belanja ini menegaskan bahwa Kampar sedang menghadapi problem tata kelola, di mana pengeluaran besar terus terjadi sementara publik hanya diberi serpihan informasi.
Mahasiswa Bangkit: “Jangan Putar Balik Fakta!”
Di tengah kegaduhan, mahasiswa Kampar susanti justru muncul dengan suara keras membela Bupati Kampar yang dianggap berani membuka data apa adanya.
“Rakyat sekarang tidak bisa lagi dibohongi. Semua data ada. Dan sekarang terbukti, masalah ini justru lahir dari era Pak Hambali saat Pj Bupati, bukan dari pemerintah sekarang,” ujar perwakilan mahasiswa dengan nada keras.
Mereka menyebut ada pihak yang berusaha mendorong opini seolah pemerintah saat ini melakukan pemborosan, padahal permasalahan justru berasal dari perencanaan lama yang amburadul.
“Beliau seperti cuci tangan. Padahal semua akar masalahnya ada di masa jabatannya sendiri,” lanjut mahasiswa itu.
Tuntutan: Jangan Ada Lagi Pengadaan di Ruang Gelap
Mahasiswa mendesak Pemkab Kampar mempertahankan pola transparansi total. Mereka mengingatkan bahwa pengadaan kendaraan adalah isu sensitif, dan setiap manuver yang tidak sesuai aturan akan mudah terbongkar.
“Kami akan terus mengawal. Tidak boleh ada lagi pengadaan yang disusun diam-diam lalu dilemparkan ke pundak Bupati yang sekarang,” tegas mereka.
Polemik ini menjadi alarm keras: Kampar butuh tata kelola yang bersih, bukan manuver politik menutupi jejak perencanaan yang gagal.***MDn
#Hambali Kampar #sekda Kampar
