AndalasTerkini.com — Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 kembali menghadirkan narasi yang nyaris seragam dari tahun ke tahun: optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Istilah itu terdengar rapi di atas kertas, terukur dalam angka, dan mudah diklaim sebagai capaian. Namun di balik itu, kritik keras justru datang dari kalangan aktivis.
Ramadhan, S.Sos, aktivis sosial yang dikenal melalui gerakan #SaveKampar, menilai bahwa cara pandang terhadap PAD selama ini terlalu sempit dan cenderung menyesatkan. Menurutnya, pemerintah daerah lebih sibuk mengejar angka dibanding memastikan bagaimana angka itu diperoleh.
“Setiap tahun kita bicara optimalisasi PAD, tapi yang tidak pernah dibuka ke publik adalah proses di baliknya. Dari mana sumbernya, bagaimana cara mengumpulkannya, dan apa dampaknya. Yang ditampilkan hanya hasil akhir, seolah semuanya baik-baik saja,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa PAD tidak bisa lagi dipahami sekadar sebagai indikator keberhasilan fiskal. Sebab dalam praktiknya, dorongan peningkatan pendapatan sering kali melahirkan kebijakan instan yang minim pertimbangan jangka panjang. Mulai dari peningkatan retribusi, tekanan terhadap sektor usaha kecil, hingga pembukaan ruang eksploitasi sumber daya, semuanya kerap dibungkus dengan dalih peningkatan PAD.
“Kalau PAD dikejar tanpa arah yang jelas, maka yang terjadi bukan optimalisasi, tapi pemaksaan. Dan biasanya yang paling dulu merasakan dampaknya adalah masyarakat kecil,” kata Ramadhan, S.Sos.
Lebih jauh, ia menyoroti ironi yang terus berulang dalam pengelolaan pendapatan daerah. Di satu sisi pemerintah berbicara tentang peningkatan target, namun di sisi lain persoalan klasik seperti kebocoran, lemahnya sistem pendataan, serta digitalisasi yang tidak berjalan efektif masih terus dibiarkan.
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada kurangnya potensi, melainkan pada buruknya tata kelola. Upaya peningkatan PAD tanpa pembenahan sistem hanya akan memperbesar angka tanpa memperbaiki kualitas.
“Ini seperti mengisi wadah yang bocor. Airnya terus ditambah, tapi lubangnya tidak pernah ditutup. Hasilnya tidak akan pernah optimal,” ujarnya.
Ramadhan, S.Sos juga mengingatkan bahwa dorongan peningkatan PAD berpotensi menjadi cara halus memindahkan beban kepada masyarakat. Dalam situasi sistem yang belum sehat, langkah paling mudah yang sering diambil adalah menarik lebih banyak dari sektor yang sudah ada, terutama yang paling mudah dijangkau.
“Yang paling mudah ditarik biasanya yang paling lemah. Ini yang berbahaya. PAD jangan sampai berubah menjadi beban yang diam-diam dipindahkan ke rakyat,” tegasnya.
Dalam konteks yang lebih luas, ia menilai bahwa transparansi menjadi kunci yang selama ini masih lemah. Publik, menurutnya, berhak mengetahui secara terbuka sumber-sumber PAD serta dampak nyata dari kebijakan yang diambil. Tanpa keterbukaan, PAD hanya akan menjadi angka yang kehilangan makna.
Sebagai bagian dari gerakan #SaveKampar, Ramadhan, S.Sos juga menyinggung bahwa wilayah seperti Kampar telah cukup lama menghadapi tekanan akibat kebijakan yang berorientasi pada pendapatan tanpa keseimbangan ekologis. Ia menilai, jika pola ini terus berulang, maka pembangunan hanya akan meninggalkan beban jangka panjang.
“Jangan jadikan PAD sebagai topeng. Di atas kertas terlihat berhasil, tapi di lapangan menyisakan masalah. Kalau cara mendapatkannya salah, maka itu bukan keberhasilan, melainkan kegagalan yang disamarkan,” ujarnya.
Paripurna LKPJ 2025 pun menjadi refleksi penting bagi arah kebijakan keuangan daerah ke depan. Di tengah tuntutan peningkatan pendapatan, publik tidak lagi sekadar melihat angka sebagai ukuran utama. Lebih dari itu, masyarakat mulai mempertanyakan keadilan, transparansi, dan dampak nyata dari setiap kebijakan yang diambil.
Pada akhirnya, pertanyaan yang mengemuka menjadi semakin sederhana namun mendasar: ketika PAD terus dikejar, apakah yang benar-benar dibangun adalah kemandirian daerah, atau justru masalah yang ditunda penyelesaiannya?
---
Catatan Redaksi:
Berita ini disusun berdasarkan dinamika pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2025 serta pandangan kritis Ramadhan , S.Sos, aktivis #SaveKampar, terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penulis: Tim Redaksi andalasterkini.com
---
Tagar:
#AndalasTerkini #LKPJ2025 #PAD #RamadhanSSos #SaveKampar #KritikKebijakan #TransparansiAnggaran #LingkunganHidup #RiauTerkini #SuaraAktivis
#DPRD KAMPAR
