Pekanbaru – Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru yang membuka ruang keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur justru memantik kritik tajam dari publik. Alih-alih dianggap sebagai terobosan, kebijakan ini dinilai lebih kental nuansa pencitraan dibanding langkah nyata yang berdampak langsung.
Di tengah gencarnya narasi pembangunan yang digaungkan, masyarakat mempertanyakan realisasi di lapangan yang dinilai belum menunjukkan perubahan signifikan. Wacana pelibatan swasta disebut bukan hal baru, namun kembali muncul tanpa kejelasan arah implementasi.
“Yang ramai itu pemberitaan. Tapi di lapangan, belum ada perubahan yang benar-benar terasa,” ujar seorang warga Pekanbaru yang enggan disebutkan namanya.
Sorotan publik mengarah pada gaya kepemimpinan yang dinilai lebih fokus membangun citra melalui media ketimbang memastikan program berjalan efektif. Intensitas publikasi dinilai tidak berbanding lurus dengan progres pembangunan.
Tak sedikit yang menyebut, kebijakan ini berpotensi menjadi “jualan politik” yang kuat di permukaan, namun rapuh dalam eksekusi.
Di sisi lain, pengamat kebijakan publik mengingatkan bahwa pelibatan swasta bukan tanpa risiko. Tanpa regulasi yang transparan dan pengawasan yang ketat, kerja sama ini bisa membuka ruang konflik kepentingan.
“Swasta boleh masuk, tapi aturan harus jelas. Kalau tidak, publik hanya jadi penonton sementara ada kepentingan lain yang bermain,” tegas seorang pengamat.
Minimnya keterbukaan informasi terkait skema kerja sama, nilai investasi, hingga mekanisme pengawasan turut menjadi sorotan. Publik menilai transparansi masih sebatas jargon, belum menjadi praktik nyata.
Kondisi ini memperkuat persepsi bahwa pemerintah lebih sibuk membangun narasi dibanding memastikan hasil. Padahal, masyarakat menuntut bukti konkret: proyek berjalan, selesai tepat waktu, dan manfaatnya dirasakan langsung.
Jika situasi ini terus berlanjut, kebijakan pelibatan swasta dikhawatirkan hanya akan menjadi deretan program yang ramai di pemberitaan, namun sepi dalam realisasi.
Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar program, melainkan kepercayaan publik. Di era keterbukaan informasi, masyarakat tidak lagi mudah percaya pada narasi—mereka menunggu bukti.
---
Catatan Redaksi:
Artikel ini disusun berdasarkan dinamika opini publik serta analisis terhadap implementasi kebijakan di lapangan.
Penulis: Tim Redaksi andalasterkini.com
---
Tagar:
#Andalasterkini #Pekanbaru #KritikPublik #KebijakanDaerah #Pencitraan #Infrastruktur #Transparansi #Akuntabilitas
#Agung Nugroho
