KAMPAR – Capaian realisasi pajak daerah Kabupaten Kampar tahun 2025 yang menembus lebih dari 103 persen dari target menjadi catatan penting bagi kinerja fiskal daerah. Namun dalam perspektif tata kelola keuangan publik, keberhasilan tersebut justru menjadi titik awal pengujian kepemimpinan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kampar, Zamhur, ST, MM.
Sebab dalam teori keuangan daerah, keberhasilan pajak tidak berhenti pada kemampuan menghimpun pendapatan. Ada tiga ukuran utama yang menentukan apakah sebuah daerah benar-benar berhasil mengelola pajak, yakni efektivitas pemungutan, efisiensi pengelolaan, dan manfaat nyata bagi masyarakat.
1. Efektivitas Pemungutan: Zamhur Dinilai Berhasil Kejar Target
Dari sisi pemungutan, capaian di atas 100 persen menunjukkan mesin pendapatan daerah bekerja cukup efektif. Artinya, Bapenda di bawah kepemimpinan Zamhur mampu menjalankan strategi peningkatan penerimaan, baik melalui intensifikasi pajak, digitalisasi layanan, maupun peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Peluncuran aplikasi pajak digital dan inovasi pelayanan juga menjadi sinyal bahwa Bapenda mulai bergerak mengikuti arah modernisasi birokrasi. Dalam konteks administrasi, ini merupakan nilai plus bagi kepemimpinan Zamhur.
Namun para pengamat mengingatkan, keberhasilan mengejar target bukan satu-satunya ukuran. Sebab target dapat tercapai karena banyak faktor, termasuk revisi basis data, penagihan agresif, atau kenaikan objek pajak.
2. Efisiensi Pengelolaan: Publik Menunggu Transparansi Sistem
Ukuran kedua adalah efisiensi pengelolaan. Ini menyangkut seberapa hemat biaya penagihan, seberapa cepat layanan pajak, dan seberapa bersih tata kelola internal.
Di sinilah kepemimpinan Zamhur mulai diuji lebih serius. Apakah kenaikan pendapatan diiringi reformasi birokrasi? Apakah sistem pelayanan makin mudah? Apakah kebocoran penerimaan berhasil ditekan? Apakah data wajib pajak sudah akurat dan terintegrasi?
Tanpa transparansi indikator tersebut, publik hanya melihat angka besar tanpa mengetahui kualitas sistem di belakangnya.
3. Manfaat Nyata bagi Publik: Ini Ujian Sesungguhnya
Ukuran paling penting adalah manfaat nyata bagi masyarakat. Pajak sejatinya bukan sekadar setoran ke kas daerah, tetapi instrumen pembangunan.
Jika pendapatan pajak meningkat ratusan miliar rupiah, maka masyarakat berharap ada perubahan nyata:
Jalan rusak mulai diperbaiki
Jembatan desa yang terputus dibangun
Drainase kota dibenahi
Pelayanan kesehatan meningkat
Sekolah mendapat fasilitas lebih baik
UMKM diberi dukungan konkret
Jika kondisi dasar tersebut masih banyak dikeluhkan, maka masyarakat wajar bertanya: ke mana hasil pajak itu mengalir?
Kepemimpinan Zamhur Harus Naik Kelas
Sebagai Kepala Bapenda, Zamhur tidak cukup hanya dikenal sebagai pejabat yang mampu menaikkan angka penerimaan. Ia dituntut naik kelas menjadi pemimpin fiskal yang mampu memastikan setiap rupiah pajak berkontribusi pada kesejahteraan rakyat.
Dalam tata kelola modern, kepala badan pendapatan bukan sekadar “penagih pajak”, tetapi arsitek pendapatan daerah yang mendorong pembangunan berbasis data, transparansi, dan akuntabilitas.
Momentum Bangun Legacy
Tahun 2025 bisa menjadi momentum penting bagi Zamhur untuk meninggalkan legacy positif. Dengan capaian pendapatan yang tinggi, ia memiliki ruang untuk mendorong integrasi data pajak, pelayanan digital, keterbukaan informasi, dan sinergi belanja pembangunan dengan OPD lain.
Jika berhasil, Zamhur akan dikenang sebagai kepala Bapenda yang bukan hanya pandai memungut pajak, tetapi juga menghadirkan manfaat.
Namun jika tidak, capaian 103 persen hanya akan tercatat sebagai angka administratif tanpa makna besar bagi masyarakat Kampar.
Catatan kaki: Analisis kebijakan publik oleh Tim Riset Media andalasterkini.com
#Kabupaten Kampar
