ANDALASTERKINI.COM - Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI Riau seharusnya menjadi ruang konsolidasi organisasi untuk menyusun program pembinaan olahraga, memperkuat tata kelola, serta mempersiapkan atlet menghadapi berbagai agenda nasional. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Rakerprov tersandera oleh tarik-menarik kepentingan politik organisasi yang berpotensi mengorbankan masa depan olahraga Riau.
Deadlock yang terjadi tidak lahir begitu saja. Ia merupakan akumulasi dari berbagai dinamika yang berkembang menjelang Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov). Ketika seluruh energi organisasi lebih banyak diarahkan untuk mempertahankan kekuasaan daripada membangun prestasi, maka organisasi kehilangan orientasi utamanya.
Publik tentu dapat menilai sendiri berbagai fenomena yang berkembang. Mulai dari perpanjangan masa kepengurusan KONI Provinsi selama enam bulan, berbagai upaya lobi kepada KONI Pusat, hingga munculnya kesan bahwa dukungan politik lebih menentukan daripada kepentingan organisasi.
Tidak berhenti di situ, muncul pula persepsi bahwa terdapat KONI kabupaten/kota yang mengalami pergantian kepemimpinan melalui penunjukan pelaksana tugas (Plt), yang oleh sebagian kalangan dikaitkan dengan pilihan politik mereka dalam Musorprov. Jika persepsi seperti ini berkembang, maka independensi organisasi menjadi pertanyaan besar.
Demikian pula pada sejumlah cabang olahraga. Beredar pandangan bahwa rekomendasi Musorprov baru diberikan setelah adanya pernyataan dukungan kepada petahana, atau setidaknya diupayakan agar kepengurusan yang terpilih merupakan pihak yang sejalan dengan kepentingan tertentu. Apabila benar demikian, maka proses demokrasi organisasi kehilangan maknanya.
Restrukturisasi kepengurusan melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW) terhadap pengurus yang dianggap kurang aktif mendukung kepentingan politik tertentu juga menimbulkan pertanyaan. Apakah ukuran loyalitas organisasi telah bergeser menjadi loyalitas kepada individu?
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah adanya upaya membatalkan hasil kerja Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP). Padahal, TPP dibentuk untuk menjalankan proses seleksi secara objektif sesuai Peraturan Organisasi. Bila hasil kerja TPP dibatalkan hanya karena tidak sesuai dengan keinginan pihak tertentu, maka kredibilitas seluruh mekanisme organisasi ikut dipertaruhkan.
Lebih jauh lagi, muncul kesan adanya keinginan agar hanya terdapat satu calon Ketua Umum sehingga Musorprov berlangsung secara aklamasi. Padahal, demokrasi organisasi justru memperoleh legitimasi ketika memberikan kesempatan yang sama kepada setiap calon yang memenuhi syarat. Kompetisi yang sehat bukan ancaman, melainkan bagian dari proses pendewasaan organisasi.
Tidak kalah mengkhawatirkan adalah munculnya klaim sepihak mengenai dukungan Pemerintah Provinsi terhadap salah satu pihak. Dalam organisasi yang sehat, pemerintah semestinya menjaga netralitas dan menghormati mekanisme internal organisasi. Dukungan pemerintah seharusnya diberikan kepada hasil Musorprov yang sah, bukan kepada calon tertentu sebelum proses demokrasi selesai.
Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar siapa yang menjadi Ketua Umum KONI Riau. Yang jauh lebih penting adalah marwah organisasi olahraga itu sendiri. KONI adalah rumah besar seluruh insan olahraga. Organisasi ini dibangun atas prinsip kebersamaan, sportivitas, demokrasi, dan kepatuhan terhadap aturan.
Apabila seluruh proses dipersepsikan diwarnai intervensi, tekanan politik, atau penggunaan kewenangan demi mempertahankan kekuasaan, maka kepercayaan anggota akan semakin menurun. Padahal, organisasi hanya akan kuat apabila dibangun di atas legitimasi, bukan sekadar kemenangan.
Musorprov hendaknya menjadi arena adu gagasan, bukan arena adu kekuasaan. Biarkan seluruh calon yang memenuhi persyaratan bertanding secara terbuka. Biarkan pemilik suara menentukan pilihannya secara bebas tanpa tekanan, tanpa intimidasi, dan tanpa intervensi.
Siapa pun yang terpilih nantinya harus lahir dari proses yang bersih, jujur, demokratis, dan bermartabat. Sebab kemenangan yang diperoleh melalui proses yang adil akan melahirkan kepemimpinan yang kuat. Sebaliknya, kemenangan yang dibangun di atas berbagai rekayasa hanya akan mewariskan konflik yang berkepanjangan.
Olahraga mengajarkan kita tentang sportivitas. Sudah semestinya organisasi olahraga menjadi teladan dalam menjunjung tinggi nilai tersebut.
Pantun Penutup
Kalau berlayar menuju Rupat,
Janganlah lupa melihat haluan.
KONI besar karena mufakat,
Bukan karena mempertahan kekuasaan.
Kalau bertanding junjunglah fair play,
Menang terhormat menjadi impian.
Marwah organisasi jangan digadai,
Demi kemajuan olahraga dan masa depan Riau yang membanggakan.
(Rls)
#Edi Basri
