Bangkinang – Mengantisipasi meluasnya aksi-aksi yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar, S.Sos., MT menegaskan komitmennya menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Kampar. Hal ini disampaikan saat memimpin rapat penanganan situasi dan kondisi terkini di ruang rapat lantai III Kantor Bupati Kampar, Senin (1/9/2025).
Rapat tersebut dihadiri oleh Sekda Kampar H. Hambali, SE, MBA, MH, para kepala OPD, kepala bagian, serta camat se-Kabupaten Kampar.
Dalam arahannya, Bupati Ahmad Yuzar menekankan pentingnya pelayanan publik yang tulus dan ikhlas dari seluruh aparatur. Ia juga mengingatkan agar jajaran Pemkab Kampar menjalin komunikasi yang responsif dengan unsur Forkopimda demi terciptanya situasi yang kondusif.
"Dari arahan Presiden RI, penting bagi kita menjalin komunikasi secara responsif dengan Forkopimda, agar keamanan dan stabilitas politik daerah tetap terjaga,” tegasnya.
Selain itu, Bupati Kampar mengingatkan agar tidak terjadi pemborosan anggaran, terutama pada kegiatan yang dianggap tidak produktif seperti pesta ulang tahun daerah maupun pejabat yang berlebihan. Ia juga melarang pejabat bepergian ke luar negeri demi efisiensi anggaran.
"Kita sebagai pelayan masyarakat harus mendeteksi dini secara humanis dan penuh simpati ketika masyarakat menyampaikan aspirasi,” ujarnya.
Ahmad Yuzar juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam memberikan pernyataan publik. Menurutnya, setiap ucapan pejabat daerah harus mencerminkan keteduhan dan menjaga kondusivitas.
"Saya ingin Kampar tetap kondusif dan masyarakatnya sejahtera. Karena itu, saya berharap seluruh jajaran bekerja cepat, tepat, dan berorientasi pada hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tutupnya.
Desakan Tokoh Masyarakat
Di sisi lain, polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Kampar masih menjadi sorotan. Tokoh masyarakat Kampar, Ahmad Fikri, menilai pemerintah daerah seharusnya tidak menaikkan tarif pajak, melainkan memaksimalkan penerimaan yang ada dengan menekan kebocoran.
"Pajak dimaksimalkan, jangan dinaikkan. Potensi kebocoran pajak harus dikurangi,” tegas mantan Ketua DPRD Kampar dari Partai Golkar itu di Pekanbaru, Senin (1/9/2025).
Menurut Fikri, kenaikan PBB hingga 300 persen lebih di Kampar kemungkinan besar merupakan kebijakan pada masa Penjabat (Pj) Bupati sebelum Ahmad Yuzar. Karena itu, ia menilai inilah momentum bagi Bupati Ahmad Yuzar untuk menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat.
"Ini momen bagi Bupati Ahmad Yuzar untuk membuktikan bahwa dia pro rakyat, karena saya yakin ini adalah produk Pj bupati sebelum beliau,” ujarnya.
Fikri juga mengingatkan janji politik Ahmad Yuzar saat kampanye lalu dengan jargon Kampar di Hati. Menurutnya, komitmen itu harus diwujudkan dalam kebijakan nyata yang berpihak kepada masyarakat.
"Dalam kampanye beliau menyampaikan visi misi dengan jargon Kampar di Hati. Jadi inilah saatnya Bupati Ahmad Yuzar menunjukkan bahwa Kampar di Hati itu benar-benar pro rakyat,” tegasnya.
Ia bahkan menegaskan siap memimpin gerakan rakyat dan mahasiswa bila kebijakan kenaikan PBB tidak segera dievaluasi.
Desakan serupa juga datang dari mantan Wakil Ketua DPRD Kampar, Ramadhan, S.Sos. Ia menilai kebijakan tersebut harus dikaji ulang.
"Ini harus dievaluasi secara total. Kenaikan pajak secara sepihak tidak baik dan cenderung seperti main kucing-kucingan dengan rakyat,” katanya.
Hingga kini, Pemkab Kampar belum memberikan penjelasan resmi terkait alasan kenaikan PBB yang memicu keresahan masyarakat. (rls)
#Bupati Kampar #Ahmad Yuzar
